Posted by: Andi Arsana | September 3, 2009

Batas wilayah yang masih mendikte kita

Ketika Tembok Berlin runtuh tahun 1989, dunia diingatkan akan makna baru sebuah sekat atau batas. Kejadian ini seakan mengisyaratkan bahwa sekat tidak lagi diperlukan. Untuk pertama kalinya, istilah “borderless world”, dunia tanpa sekat, diperkenalkan (Ohmae, 1990). Fenomena ini diperkuat oleh gagasan globalisasi, perdagangan bebas dan sejenisnya. Dunia memang seperti tanpa sekat, pertukaran barang dan jasa terjadi begitu mudahnya. Benarkah batas wilayah menjadi tidak penting lagi?

Di sisi lain, ada fenomena yang bertolak belakang. Indonesia dan Malaysia, misalnya masih sering bermasalah dengan batas wilayah. Terjadinya ketegangan akibat kasus Ambalat, misalnya, adalah salah satu dampak sengketa batas wilayah. Belum disepakatinya batas maritim di Laut Sulawesi adalah salah satu penyebab ketegangan tersebut. Senada dengan itu, Thailand dan Kamboja juga mengalami ketegangan yang serius akibat sengketa di daerah perbatasan yang melibatkan candi kuno. Sengketa antara Thailand dan Kamboja juga sempat mengarah pada kontak fisik yang membahayakan jiwa.

Di Eropa, niat Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa terganjal oleh Slovenia juga karena batas wilayah. Slovenia tidak menyetujui Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa karena Kroasia belum menuntaskan batas wilayah dengan Sovenia, baik batas darat maupun batas maritimnya.

Batas wilayah ternyata masih kerap menimbulkan persoalan. Dalam konteks ini, istilah “borderless world” tidaklah sepenuhnya benar. Duapuluh tahun setelah Tembok Berlin runtuh, batas wilayah ternyata masih menjadi isu yang penting. Batas wilayah bahkan masih mendikte kita dan menjadi sumber ketegangan hubungan antarmanusia.

Di lingkup yang lebih sempit, konflik batas wilayah juga masih selalu terjadi. Sengketa kepemilikan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar di Jawa Timur sempat menghiasi halaman media massa di penghujung tahun 2008. Hal serupa terjadi di pertengahan Agustus 2009 antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Keduanya bersikukuh sebagai pemilik sah dari Dusun Tambakbayan dan Tambakkraman yang berada di perbatasan kedua kabupaten. Hingga tulisan ini dibuat, sengketa kedua kabupaten belum juga tuntas.

Di saat isu antarbangsa seperti persoalan Ambalat dengan Malaysia yang sempat memanas, ada yang berpendapat bahwa persoalan rebutan wilayah antarkabupaten tidaklah pada tempatnya. Ditambahkan bahwa kita, Bangsa Indonesia, semestinya memusatkan perhatian pada kasus antarnegara dan bersiap lebih matang menghadapi Malaysia, tidak terjebak oleh sengketa dalam negeri.

Pandangan di atas ada benarnya namun tidak berarti urusan batas daerah bisa dilupakan. Dalam cakupan geografis yang tentu berbeda, batas wilayah daerah justru memiliki makna yang sangat penting. Dalam era otonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) misalnya, diberikan kepada daerah dengan mempertimbangkan luas daerah. Bagaimana luas daerah bisa ditentukan dengan akurat jika batas wilayah tidak jelas? Dengan adanya kewenangan pengelolaan lebih luas pada kabupaten, kejelasan wilayah yang bisa dikelola menjadi sangat penting. Inilah barangkali yang melatarbelakangi Kabupaten Sleman dan Bantul mempersoalkan dengan serius sengketa batas wilayah.

Perihal batas daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Petuntuk teknis terkait batas daerah kemudian dituangkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/ 2006. Dalam Permendagri ini dijelaskan tentang tatacara penetapan (di atas peta) dan penegasan (di lapangan) batas wilayah baik di darat maupun di laut. Secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah adalah prinsip geodesi atau survei pemetaan. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan (alami maupun buatan), teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan tekena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut.

Meskipun hal teknis sangatlah penting, aspek non teknis tentu tidak bisa diabaikan karena batas wilayah sesungguhnya bersifat multidimensi. Pada wilayah dengan sengketa kepemilikan, penetapan koordinat tugu batas dengan segala ketelitian teknisnya tentu tidak bisa dilakukan sebelum sengketa terselesaikan. Aspek hukum dan sejarah jelas tidak bisa diabaikan, demikian pula aspek sosial, politik dan ekonomi. Bagaimanapun juga, penegasan batas wilayah semestinya memberi rasa aman yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itulah urusan batas wilayah bukanlah kewenangan satu disiplin ilmu belaka.

Dua puluh tahun sejak Tembok Berlin runtuh dan orang mulai mengenal ”borderless world”, dunia ternyata masih gelisah karena batas wilayah. Meski interaksi memang jauh lebih mudah dewasa ini, batas teritori tetaplah penting. Batas wilayah penting artinya bukan dalam rangka mengurung diri tetapi untuk menghormati hak dan menghargai kewajiban kewilayahan. Selain pemerintah dan praktisi, akademisi juga harus peduli dengan persoalan ini dengan menggiatkan kajian ilmiah yang bersifat lintas disiplin; sebuah kajian tentang batas yang tidak tersekat-sekat oleh batas disiplin ilmu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: