Posted by: Andi Arsana | November 6, 2008

Menyoal Rencana Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

The English version of this article is published in the Jakarta Post.

Undang-undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) kini berusia lebih dari satu tahun. Ketika diberlakukan tahun lalu, dinyatakan bahwa undang-undang ini memerlukan 21 paket peraturan untuk implementasinya yaitu empat Peraturan Pemerintah, enam Peraturan Presiden dan sebelas Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan. Seperti bisa diduga, tenggat waktu untuk beberapa diantaranya kini sudah lewat tetapi nampaknya pekerjaan rumah belum terselesaikan.

Selain soal pengaturan yang rumit dan perlunya banyak peraturan untuk implementasinya, undang-undang PWP3K juga mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang mengundang kontroversi. HP3 ini sangat mudah diasosiasikan dengan Hak Pengusahaan Hutan (HP3) yang terkenal dengan kegagalannya dalam implementasi. Beberapa pertanyaan telah diajukan baik oleh masyarakat awam maupun para ahli pesisir. Apakah HP3 adalah HPH jilid 2? Dapatkan HP3 melindungi nelayan atau pemakai kawasan pesisir tradisional lainya dari kompetisi tak sehat dengan perusahaan kaya bermodal besar? Bagaimana HP3 dapat mempertahankan dan menjaga praktik-praktik adat terkait pemakaian laut yang sudah berlangsung dari generasi ke genearasi? Daftar pertanyaan ini bisa tanpa akhir jika diteruskan.

Apakah sesungguhnya HP3 ini? HP3 adalah adalah hak yang diberikan kepada pihak tertentu (perorangan, entitas hukum, masyarakat adat) atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. HP3 meliputi permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu (Pasal 16-18 UU No. 27/2007). Secara ideal, sesungguhnya gagasan ini cukup positif karena dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pemanfaatan perariran peisisir. Meski demikian, tampaknya konsekuensinya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Sebelum dapat memberikan HP3, ada empat tahap yang harus dilakukan yaitu membuat rencana strategis, membuat rencana zonasi pesisir, rencana pengembangan dan rencana aksi. Keempat langkah ini diperlukan salah satunya untuk menentukan zona-zona kawasan pesisir untuk peruntukan tertentu misalnya perikanan, pariwisata, tambang, konservasi, dan sebagainya. Berbagai zona akan dibuat untuk pemanfaatan yang berbeda. Menariknya, tugas untuk melakukan keempat langkah ini juga diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kaupaten/kota). Sementara itu, pemerintah pusat (kementrian) akan menangani kawasan di luar yurisdiksi pemerintah daerah.

Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk tugas ini? Mungkin beberapa pemerintah daerah memiliki sumberdaya yang bagus, tetapi sebagian besar akan mengalami kesulitan terkait ketersediaan sumberdaya manusia. Dengan demikian, pertanyaannya bukanlah seputar bagaimana esensi peraturan tentang HP3 ini tetapi tentang bagaimana mengimplementasikannya. Bagaimana mungkin sebuah provinsi atau kabupaten/kota bisa manghasilkan rencana pemanfaatan pesisir kalau tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk melakukan penelitian, percobaan dan evaluasi?

HP3 juga bukanlah kebijakan umum yang bisa dijumpai di tempat lain di dunia. Konsekuensinya, tidak banyak acuan yang bisa dijadikan pedoman atau sekedar pembanding. Tidak mudah untuk menemukan, kalaupun ada, model pengaturan pesisir seperti halnya HP3 di negara pantai lainnya. Oleh karena itu, jika Indonesia memang akan menerapkan kebijakan itu, diperlukan adanya penelitian yang intensif dan kajian yang ekstensif. Selain itu, diperlukan adanya penyusunan purwarupa (prototype) dalam skala kecil dan dipantau secara lekat sebelum memberlakukannya secara nasional. Keuntungan ekonomi, dampak sosial, dan konsekuensi lingkungan adalah beberapa dari banyak hal yang harus diperhatikan sebelum sebuah keputusan besar diabil.

Kemungkinan adanya kompetisi memperebutkan sumberdaya alam laut antara masyarakat adat (tradisional) dengan perusahaan atau bebisnis bermodal besar juga menjadi salah satu kekhawatiran. Undang-undang ini sesungguhnya menegaskan bahwa HP3 akan diberikan dengan persyaratan yang ketat dan dengan konsultasi kepada masyarakat lokal sehingga HP3 dijamin akan menjadi hak mereka yang layak mendapatkannya. Meski demikian, presedur yang tidak umum dan rumit ini rawan terhadap penyimpangan, terutama karena masyarakat tradisional/adat kemungkinan besar tidak paham sepenuhnya. Selain itu, komitmen dan integritas orang-orang yang bertanggungjawab dan terlibat dalam proses tersebut, sejujurnya, dipertanyakan juga. Siapkah kita untuk mengawasi sebuah prosedur yang rumit dan menjamin segala sesuatunya berjalan seperti seharusnya sementara sumberdaya yang ada sangat terbatas?

Mengingat kewenangan untuk memberi HP3 juga ada pada pemerintah daerah, perlu dilakukan penyelesaian isu kewenangan maritim antardaerah sebelum melangkah pada HP3. Menurut UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebuah propinsi berhak atas 12 mil laut kawasan maritim diukur dari garis pangkal dan sepertiganya merupakan kewenangan kabupaten/kota di dalam propinsi tersebut. Jika terjadi tumpang tindih kewenangan maka propinsi atau kabupaten/kota perlu melakukan delimitasi batas maritim. Delimitasi ini untuk menegaskan kawasan maritim yang menjadi kewenangan suatu propinsi atau kabupaten/kota.

Delimitasi batas maritim antardaerah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah daerah dapat melakukan keempat langkah yang disebut sebelumnya untuk kepentingan HP3. Dalam hal ini, alokasi spasial maritim untuk propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan harus ditegaskan dulu baru kemudian zonasi dan pengkavlingan untuk HP3 bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah: seberapa banyak perjanjian delimitasi batas maritim antardaerah yang sudah disepakati? Sedikit sekali, jikapun ada. Tanpa kewenangan spasial yang jelas atas kawasan maritim, bagaimana propinsi atau kabupaten/kota bisa memberikan konsesi pesisir dalam bentuk HP3? Sepertinya jalan menuju HP3 masih sangat panjang, kalaupun mungkin.

Lepas dari kontroversi yang ditimbulkan rencana HP3 ini, usaha beberapa pihak terkait di Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menyosialisasikan dan membuka diskusi untuk gagasan ini melalui berbagai media, termasuk internet, perlu diapresiasi. Saran yang disampaikan oleh masyarakat awam maupun pakar, misalnya, semoga akan berkontribusi positif terhadap gagasan ini. Betapapun lapang atau sulitnya jalan untuk mewujudkan gagasan ini, akan bijaksana kalau semua pihak selalu mengajukan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar perlu HP3? Lebih penting lagi: akankan gagasan ini menguntungkan jutaan jiwa yang hidup di kawasan pesisir atau hanya menguntungkan mereka yang sudah berkelimpahan harta? Banyak hal yang masih misteri, mari kita tunggu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: