Posted by: Andi Arsana | October 18, 2008

Troubles with borders – Huru-hara di Perbatasan

The English version of this article is in the Jakarta Post.

Sengketa berkepanjangan antara Thailand and Kamboja perihal candi kuno Preah Vihear di kawasan perbatasan mereka menghiasi pemberitaan media masa belakangan ini. Nampaknya, negosiasi kedua tetangga itu tidak berjalan mulus, terbukti dengan gagalnya kedua menteri luar negeri mencapai kesepakatan pada negosiasi tanggal 12 Oktober 2008 (The Jakarta Post, 13 Oktober 2008). Mereka tengah menghadapi huru-hara di daerah perbatasan.

Sementara itu, Indonesia kerap menghadapi masalah serupa. Kasus penangkapan nelayan di Selat Malaka sepertinya bukan berita asing di media masa kita. Tidak hanya itu, Selat Malaka sangat terkenal dengan berbagai insiden terkait perbatasan seperti perampokan bersenjata, penyadapan kapal, dan banyak lagi. Rupanya garis-garis batas di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia belum tuntas ditegaskan. Indonesia dan Malaysia memang masih mengalami huru-hara di perbatasan.

Pelanggaran batas maritim di Laut Arafuru dan Laut Timor oleh nelayan juga kerap muncul jadi berita meresahkan. Bahkan lebih parah, nelayan Indonesia katanya sering ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan kapal mereka dibakar. (Antara, 5 Mei 2008). Sesungguhnya batas maritim antara Indonesia dan Australia telah ditegaskan sejak lama, namun masalah perbatasan masih saja bermunculan. Keberhasilan menarik garis di laut rupanya bukanlah akhir dari cerita. Sosialisasi informasi batas maritim kepada pihak terkait dan kolaborasi para pihak untuk mengelola batas wilayah dengan baik adalah hal lain yang harus ditangani serius.

Kita hidup di alam yang dinamis dengan garis dan kawasan perbatasan yang senantiasa berubah, baik secara internasional maupun nasional. Indonesia suatu saat memiliki 27 propinsi, kini menjadi 34. Bermunculan garis-garis baru yang membagi wilayah dan zona-zona yurisdiksi baru pun terlahir. Goenawan Mohammad pernah menulis bahwa Tuhan mungkin tak merestui peta bumi yang digambar manusia sehingga garis-gars batas baru tetap berdatangan dan berebut tempat di atas peta bumi.

Pemekaran yurisdiksi pun terlihat jelas. Australia baru saja mendapat tambahan landas kontinen (dasar laut) seluas 2,5 juta km2 yang diukur di luar 200 mil laut dari garis pangkalnya. Kini Australia menjadi jauh lebih luas dalam hal hak berdaulat. Bulan lalu, Selandia Baru juga mendapat tambahan 1,7 juta km2 landas kontinen yang berukuran enam kali luas daratannya. Selandia Baru, seperti halnya Australia, kini jauh lebih luas dari sebelumnya. Indonesia pun tiada berbeda. Bersama sebelas negara lainnya, Indonesia sedang mengusulkan penguasaan landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal. Jika saja pengajuan ini disetujui oleh Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen, maka batas wilayah Indonesia akan berubah. Peta Indonesia akan berbah pada akhirnya.

Tahun 2002, setelah melewati referendum yang cukup mencekam di tahun 1999, Timor Leste lahir sebagai negara baru yang merdeka. Batas wilayah lama di Pulau Timor antara Indonesia dan Portugal kemudian perlu dikembalikan seperti semula. Sejak itu, Indonesia dan Timor Leste telah bekerja keras untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah daratnya. Rupanya pengembalian garis batas yang pernah disepakati oleh Belanda dan Portugal di abad ke-19 belum tuntas sempurna. Dikabarkan bahwa penyelesaian batas darat baru mencapai 97% (The Jakarta Post, 30 April 2008). Indonesia dan Timor Leste masih perlu menyelesaikan batas darat sebelum kemudian melangkah pada penyelesaian batas maritim di Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor. Nampaknya Indonesia dan Timor Leste masih memiliki banyak pekerjaan rumah dan penyelesaiannya pastilah akan mengubah peta yang sudah ada. Benar rupanya Goenawan Mohammad dengan kalimatnya di tahun 1990 bahwa Tuhan mungkin tak merestui peta bumi yang dibuat manusia.

Telah dipahami umum bahwa sumberdaya alam baik di darat maupun di laut harus dimanfaatkan untuk tujuan perdamaian dan untuk sebesar-besarnya kepentingan umat manusia. Tak seorangpun boleh menghalangi penggunaan sumberdaya alam oleh orang lain sepanjang penggunaan itu untuk tujuan kehidupan dan kebaikan. Pertanyaannya: apakah batas yang membagi wilayah, kedaulatan dan hak berdaulat masih diperlukan? Bukankah akses terhatap sumberdaya alam darat dan laut harus diberikan secara adil kepada siapa saja?

Jawabannya adalah: Ya, batas wilayah masih diperlukan. Batas, dalam perspektif ini bukanlah untuk menciptakan ketidakadilan, tetapi justru sebaliknya, keadilan. Batas diperlukan untuk menegaskan sampai di mana sebuah entitas (negara, provinsi, kabupaten/kota, desa dan seterusnya) memiliki tangung jawab untuk memelihara dan mengelola suatu wilayah. Tanggung jawab ini tidak saja untuk mengekslorasi dan mengeksplotasi, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga dan melindungi sumberdaya alam dari eksplorasi berlebihan. Idealnya, batas wilayah diperlukan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertalian.

Mewujudkan dan terutama mengelola perbatasan memerlukan keahlian tertentu dari pihak-pihak yang berkenaan. Keahlian ini terkait, diantaranya, aspek hukum, sosial dan teknis. Pengetahuan hukum tentang yurisdiksi maritim, misalnya, harus diiringi dengan pemahanan aspek geodesi yang memadai karena penentuan batas yurisdiksi maritim pada akhirnya akan memerlukan pemetaan posisi dengan koordinat yang memadai. Selebihnya, pengetahuan komprehensif perihal sosial budaya juga diperlukan untuk memahami perilaku masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Harus dijamin, misalnya, bahwa masyarakat di perbatasan tidak akan dirugikan dengan adanya penegasan batas wilayah.

Mengingat hal di atas, bisa dipahami bahwa pendidikan dan pelatihan terkait penegasan dan pengelolaan batas wilayah sangatlah penting. Pengetahuin ini tidak saja penting bagi mereka yang bekerja di institusi pemerintah tetapi juga bagi mereka yang berkecimpung di dunia swasta yang pekerjaannya terkait dengan batas wilayah. Penegetahuan ini penting, misalnya, bagi orang-orang yang bekerja di eksporasi dan eksploitasi minyak dan gas lepas pantai. Proyek eksplorasi dan eksploitasi sering dilakukan di kawasan yang memiliki atau memerlukan batas maritim. Selain itu, aktivitas eksploitasi tentu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya kepastian batas maritim di kawasan tersebut.

Batas wilayah sangat penting untuk hubungan yang baik antara para pihak dan bagi terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang baik. Telah terbukti bahwa tiadanya batas wilayah bisa mengarahkan pada sengketa yang serius dan bahkan timbulnya perang. Oleh karena itu, pewujudkan dan mengelola batas wilayah yang baik semestinya menjadi prioritas pemerintah dengan menyiapkan segala sumberdaya yang diperlukan. Masih akan ada banyak perubahan di atas peta dunia karena muncul atau hilangnya batas wilayah. Meski demukian, kita tidak semestinya akan membiarkan perubahan itu berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: